Jakarta, CNN Indonesia —
Saksi dan ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada hari ini, Rabu (3/4).
Selain KPU, saksi dan ahli dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut akan memberikan keterangan pada hari ini. Berdasarkan laman resmi MKRI, sidang tersebut dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB.
“Rabu 03 April 2024, 08:00 WIB. Pembuktian Termohon dan Bawaslu,” demikian dikutip dari laman MKRI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KPU dalam sengketa Pilpres kali ini berkedudukan sebagai termohon. Saksi dan ahlinya akan memberikan keterangan yang memperkuat dalil KPU dalam melawan gugatan dua pemohon.
Dua pemohon itu salah satunya yakni tim 01 Anies Baswedan-Muhaimin. Gugatan mereka terdaftar dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
Pemohon kedua yaitu tim 03 Ganjar-Mahfud. Gugatan mereka terdaftar dengan nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Belum diketahui secara pasti daftar nama saksi dan ahli dari KPU. Namun, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut pihaknya berencana menghadirkan 1 ahli dan 2 saksi. Hal itu dia sampaikan dalam sidang PHPU kemarin, Selasa (2/4).
“Terima kasih majelis nanti akan kami sampaikan setelah sidang selesai, rencananya akan 1 orang ahli dan 2 orang saksi,” kata Hasyim.
Sebelumnya, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK karena tidak terima dengan keputusan KPU memenangkan Prabowo-Gibran.
Dalam keputusan KPU, Prabowo-Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen suara sah nasional. Sementara itu, Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen suara sah nasional. Lalu Ganjar-Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5 persen suara sah nasional.
Permohonan kedua kubu ini terdapat kesamaan yaitu menginginkan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dalam Pilpres 2024. Mereka sama-sama ingin pemungutan suara diulang tanpa keikutsertaan Prabowo-Gibran.
Mereka juga menilai Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan dan intervensi dari Presiden Joko Widodo.
(yla/wis)